JURNAL MONGONDOW | Barometer Informasi Totabuan Barometer Informasi Totabuan
JurnalMongondow.com-Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), secara resmi menyerahkan Nota Dinas Penunjukan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Heronimus Makainas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Sitaro,dilakukan langsung oleh Gubernur YSK di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (11/4/2026).
Ini sebagai langkah memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Sitaro tetap berjalan optimal. Penunjukan Plt ini dilakukan menyusul dinamika pemerintahan di Sitaro pasca proses hukum yang menjerat Bupati Kepulauan Sitaro sebelumnya, Chyntia Ingrid Kalangit, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan pascabencana erupsi Gunung Ruang.
Situasi tersebut sempat menjadi perhatian publik Sulawesi Utara, mengingat Sitaro merupakan salah satu wilayah strategis kepulauan yang saat ini masih fokus pada pemulihan pascabencana serta penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat
Gubernur YSK menegaskan bahwa penunjukan Wakil Bupati sebagai Plt bukan sekadar formalitas administratif, tetapi langkah penting menjaga kesinambungan pemerintahan, pelayanan publik, serta stabilitas birokrasi di daerah.
“Pemerintahan harus tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh kondisi apa pun,” Tegas Gubernur YSK.
Ia juga berharap Plt Bupati yang baru ditunjuk mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga soliditas ASN, mempercepat program-program prioritas daerah, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat Sitaro tetap maksimal
Menurut YSK, tantangan Sitaro ke depan tidak ringan. Selain menjaga stabilitas pemerintahan, Plt juga diharapkan mampu mengawal transparansi anggaran, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Saya berharap Plt bisa fokus bekerja, merangkul semua pihak, menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Dengan penunjukan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Langkah cepat yang diambil Gubernur YSK dinilai sebagai bentuk komitmen Pemprov Sulut dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap hadir bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan(.*)
