Minggu, 27 September 2020

Gumalang : Peti Arakan ke WPR Agar Aktifvitas Mereka lebih Mudah dikotrol

JurnalMongondow,Kotamobagu-Terkait PETI yang berjamur di wilayah sulut khususnya di Bolaang Mongondow Raya, kali ini Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Utara berharap kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) diarahkan ke Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Seperti yang dikatakan Marly Gumalang selaku Kepala Bidang Pertambangan Umum, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Utara mengatakan, “Bila mereka diarahkan ke WPR, aktivitas mereka (PETI) akan semakin mudah dikontrol. Pemerintah kota/kabupaten bisa melihat dari dekat bagaimana keselamatan dan kesehatan kerjanya,” Ujarnya.
Hanya saja, diakui Marly, hingga kini pemerintah kesulitan mengarahkan PETI masuk ke WPR, alasannya banyak masyarakat penambang yang sudah lama bekerja di satu lokasi dengan potensi emas yang cukup berlimpah.

“Butuh waktu memang untuk mengarahkan PETI ke WPR. Tapi minimal kabupaten/kota yang memiliki potensi WPR emas dan batuan harus memiliki data eksplorasi sehingga bisa diketahui bagaimana potensinya. Hal ini penting sehingga penambang tidak balik lagi menjadi PETI bila masuk WPR,” kata Marly.

Dia menegaskan, penentuan dan perizinan WPR menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten.
Karena itu, menurutnya, menjadi tugas pemerintah untuk mengurus semua administrasi sehingga status penambang menjadi legal.
“Kalau WPR-nya berada di hutan produksi, menjadi tugas pemerintah mengurus persyaratannya sehingga bisa dikelola masyarakat. Begitupun dengan Amdal dan Rencana Penutupan Tambang,” katanya.
Dari segi luasan, kata dia, WPR sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dibatasi 25 hektar. Hanya saja, pemerintah kabupaten kota diberikan ruang mengeluarkan izin beberapa WPR.
“Kami berharap konsep PETI diarahkan ke WPR bisa berjalan. Sehingga semua aktivitas penambang bisa dipantau,” harapnya.
Dari usulan menjadi WPR mendapat respon dari sejumlah warga. Mereka sangat berharap pemerintah daerah untuk mengambil solusi terkait aktivitas tambang yang ada di Bolmong.
Sementara itu, Sarjan selaku warga bakan mengatakan, “Memang agak sulit menghentikan aktivitas tambang. Solusinya pemerintah daerah harus melegalkan lokasi tambang menjadi wilayah pertambangan rakyat. Biar mudah dikontrol sekaligus bisa memberikan pendapatan untuk daerah,” Pintanya.
Sarjan menjelaskan, tidak semudah itu untuk menghentikan aktivitas tambang yang ada disejumlah wilayah di Bolmong. Pasalnya, selain bakal menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan, ini juga menyangkut dengan nasib ribuan warga yang mencari nasfkah sebagai pekerja tambang,” Pungkasnya.(R1)

Komentar Facebook

komentar

About Redaktur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *