JURNAL MONGONDOW | Barometer Informasi Totabuan Barometer Informasi Totabuan
JurnalMongondow.Com– Isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kini menjadi perhatian dan perbincangan hangat di tengah masyarakat. Persoalan tersebut menjadi sorotan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat kecil hingga pejabat, serta ramai diperbincangkan di berbagai tempat, mulai dari warung kopi hingga gedung-gedung pemerintahan.
Menanggapi persoalan tersebut, Aditya Anugrah Moha (ADM), selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow sekaligus Sekretaris DPD Partai Golkar Sulawesi Utara, menyampaikan tanggapan keras.
Menurutnya, tindakan penyadapan secara ilegal merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tidak dapat ditoleransi, terlebih jika menyangkut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus simbol negara.
“Nah, terkait dengan penyadapan terhadap Presiden kita, nantinya ada ranah hukum yang akan menjalankan tugasnya. Namun, pada prinsipnya, siapa pun orangnya, tidak dibenarkan melakukan tindakan penyadapan secara ilegal, apalagi yang menjadi sasaran adalah simbol negara dan kepala negara, tanpa alasan serta dasar hukum yang jelas,” ujar Bung ADM.
Lebih lanjut, ADM menegaskan bahwa apabila penyadapan dilakukan dalam konteks penegakan hukum, tentu harus mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memenuhi persyaratan perizinan dari lembaga yang berwenang.
“Meski seseorang memiliki status hukum tertentu, proses penyadapan tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Jika tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka hal tersebut berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan dan dapat menimbulkan persoalan serius bagi negara,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, ADM menyatakan sikap mengecam keras segala bentuk tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh, tanpa pandang bulu.
“Karena itu, kami mengutuk keras tindakan ini. Menyentuh Presiden berarti menyentuh Indonesia. Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas persoalan ini, setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya, mulai dari hulu hingga hilir, agar semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” Tegas Bung ADM.
Penulis: Iwan M
