JurnalMongondow.Com Hukrim– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara terus memperkuat komitmen menghadirkan penegakan hukum yang mengedepankan keadilan restoratif atau Restoratif Justice (RJ). Komitmen tersebut diwujudkan melalui ekspose perkara yang diajukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon untuk mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme Keadilan Restoratif.
Ekspose perkara yang berlangsung pada Senin (16/11/2026) tersebut dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan, Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, di Ruang Kerja Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulut. Kegiatan ini tercatat sebagai ekspose keempat sepanjang tahun 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kajati Sulut didampingi Asisten Tindak Pidana Umum Dr. Reinhard T., Koordinator Pidana Umum Dr. Ulfa M., S.H., M.H., Kasi A. Mustari, S.H., M.H., serta Kasi D. James Pade, S.H., M.H.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon, Adi Palebangan, S.H., M.H., hadir bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Fasilitator untuk memaparkan perkara yang diajukan agar dapat diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif.
Pembahasan dalam ekspose tersebut difokuskan pada penelitian dan pencermatan terhadap pemenuhan persyaratan penerapan Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendekatan Restoratif Justice sendiri merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan keadaan, kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya kembali keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
Melalui mekanisme ini, Kejaksaan berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kemanfaatan, dan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Keterlibatan langsung Plt. Kajati Sulut dalam ekspose tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan untuk memastikan setiap usulan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif dilakukan secara selektif, objektif, dan tetap berada dalam koridor hukum.
Dengan demikian, penerapan Keadilan Restoratif diharapkan mampu menjadi salah satu pendekatan penegakan hukum yang memberikan manfaat nyata, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. (*)
JURNAL MONGONDOW | Barometer Informasi Totabuan Barometer Informasi Totabuan
